Pemerintah India baru-baru ini mengeluarkan aturan yang cukup kontrorversial, dimana mereka mewajibkan seluruh produsen smartphone untuk memuat aplikasi keamanan siber Sanchar Saathi ke setiap perangkat baru. Aturan ini dirilis melalui surat per 28 November, yang menegaskan bahwa aplikasi tersebut harus dipasang sejak awal dan tidak boleh dinonaktifkan fungsinya. Pemerintah memberi waktu 90 hari bagi para produsen untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Sanchar Saathi sendiri berfungsi melacak smartphone yang hilang, memblokir perangkat, dan mencegah penyalahgunaan. Meski tujuan resminya terdengar sederhana, publik India justru mempermasalahkan potensi pelanggaran privasi dan kekhawatiran soal pengumpulan data.

Apple Menolak Instal Sanchar Saathi

Di tengah kontroversi itu, Apple disebut tidak akan mematuhi kewajiban preload aplikasi tersebut. Reuters mengutip dua sumber industri yang menyebut Apple berniat menyampaikan penolakan langsung kepada pemerintah India. Perusahaan itu dikabarkan berpegang pada kebijakan globalnya yang tidak memasang aplikasi pemerintah secara paksa di pasar mana pun karena dinilai berpotensi mengganggu privasi dan keamanan ekosistem iOS.

Baca Juga: Samsung Integrasikan Galaxy SmartTag ke Sistem Bagasi Pesawat, Dimulai dari Turkish Airlines • Jagat Gadget

Sementara tekanan publik meningkat, menteri telekomunikasi India mencoba meredam kekhawatiran dengan menyebut Sanchar Saathi sebagai aplikasi “sukarela dan demokratis”. Menurutnya, pengguna masih dapat menonaktifkan atau menghapus aplikasi kapan saja. Pernyataan ini justru memicu kebingungan karena bertentangan dengan perintah awal yang menyatakan aplikasi tidak boleh dibatasi fungsinya.

Situasi ini menempatkan produsen smartphone, terutama Apple, dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan lokal, sedangkan di sisi lain kebijakan tersebut dinilai menabrak prinsip privasi yang sudah lama mereka jaga.

Bagaimana menurut kalian, apakah aturan seperti ini masuk akal atau justru membuka pintu masalah baru bagi pengguna? Semoga saja ide kontroversial ini tidak diikuti pemerintah Indonesia ya!

Sumber